Menyoal Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi

Menyoal Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bekasi

Blog Single

Ilustrasi

Sabekasi.com - Cibarusah dan Bojongmangu adalah dua kecamatan yang berada di bagian ujung selatan Kabupaten Bekasi. Jaraknya cukup jauh dari pusat perkotaan. Infrastruktur jalan di sana juga kurang memadai. Sebuah kondisi yang membuat masyarakat di dua kecamatan tersebut sulit untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Masyarakat di sana harus menempuh perjalanan yang merepotkan untuk mendapat pelayanan kesehatan ketika mereka sakit. Selain waktu tempuh yang lama, mereka juga harus berhadapan dengan buruknya infrastruktur.

Situasi itulah yang dirasakan Acim, warga Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah akhir Maret 2017 kemarin. Karena sakit yang dideritanya, ia pun terpaksa memilih berobat di sebuah klinik yang tidak bekerjasama dengan BPJS. Sebuah klinik yang jaraknya paling dekat dari rumah tinggalnya. Karena jika harus ke Puskesmas Cibarusah, ia harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam.

Acim memilih mengeluarkan uang pribadinya. Padahal dia mempunyai kartu Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Jika saja fasilitas kesehatan ada di tiap desa, mungkin hal itu tidak akan dialami Acim.    

Begitu pula dengan Abdul Kodir, warga desa Medal Krisna, Bojongmangu. Ia pun harus menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam (PP) untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasalnya, rumah tinggalnya jauh dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat 1 yang tertera di kartu jaminan kesehatan miliknya, yaitu di Serangbaru.

Untuk diketahui, Fakses biasanya terdiri dari tiga tingkat, 1, 2 dan 3. Faskes 1 umumnya berisi nama sebuah Puskesmas, klinik, dokter umum, dokter gigi atau nama RS tipe D. Label Faskes 1 tersebut juga biasanya tertera dalam kartu jaminan kesehatan.

Faskes 1 adalah sarana dan prasarana yang pertama bisa diakses oleh pemegang kartu. Jika sarana dan prasarana di Faskes 1 tidak memungkinkan untuk merawat pasien, maka pihak dokter di Faskes 1 akan merujuk pasien ke Faskes 2. Begitu juga jika sarana prasarana di Faskes 2 tidak memungkinkan, maka akan dirujuk ke Faskes 3.

Dengan menggunakan sepeda motor, Kodir terpaksa harus berboncengan bertiga. Mereka pun terpaksa melanggar aturan kepolisian dan keselamatan, karena kondisi Kodir yang harus segera mendapatkan perawatan. Selain itu, hanya sepeda motor itu yang bisa digunakan membawa Kodir.

Di sela perjalanan, sambil beristirahat serta melengkapi dokumen administrasi, Kodir bercerita kalau sakitnya sudah 6 hari. Ia tidak bisa berobat kemana-mana dikarenakan jauhnya tempat berobat serta tak ada keluarga yang bisa mengantar.

Acim dan Kodir adalah relawan kesehatan Jamkeswatch, yang biasa membantu masyarakat sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sekarang mereka pun harus mendapat pertolongan karena sakit yang dideritanya. 

Itulah realitas sulitnya mendapat pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Satu dari sekian banyak persoalan kesehatan di kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini. 

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga masih jadi persoalan. Tidak ada sosialisasi yang cukup dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun lembaga jaminan kesehatan seperti BPJS. Akibatnya, masyarakat seolah enggan berobat ketika mereka mengalami sakit.

Belum lagi ketika warga sakit harus dirujuk ke RS di luar Bekasi. Lagi - lagi hal ini di sebabkan karena mayoritas RS di Kab. Bekasi belum mempunyai fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Sakalinya ada yang memadai, RS tersebut tidak bekerjasama dengan BPJS. Sehingga hanya bisa diakses oleh pasien umum.

Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat belum bisa menikmati haknya sebagai peserta JKN sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di mana, dalam Pasal 19 ayat (2) berbunyi: "Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan".

Implementasi dari UU tersebut pada kenyataannya di lapangan masih bermasalah. Kewajiban Pemkab Bekasi untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat belum bisa dipenuhi. Padahal, sebagian daerah lain, seperti Kota Bekasi sudah mampu menyediakan jaminan kesehatan warganya hanya dengan menggunakan KTP.

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten terkaya seharusnya bisa mewujudkan itu. Pada tahun 2016, APBD Kabupaten Bekasi sebesar 5,2 triliun rupiah. Jika mengikuti UU yang mengharuskan alokasi bidang kesehatan 10% dari APBD, anggaran kesehatan Kabupaten Bekasi bisa mencapai 520 miliar rupiah. Anggaran yang sangat besar. 

Ironis, besarnya APBD Kabupaten Bekasi itu tidak berbanding lurus dengan pelayanan kesehatannya. Masyarakat masih dihadapkan pada berbagai pesoalan, seperti terlihat dari peristiwa yang menimpa Acim dan Kodir di atas. 

Padahal, untuk bisa menyediakan fasilitas 1 desa 1 ambulans tentu sangat ringan. Dengan asumsi 1 ambulans seharga 150 juta, maka Kabupaten Bekasi hanya harus nengeluarkan anggaran sekitar 28 miliar rupiah untuk 187 desa. Hanya sekitar 5 persen dari anggaran kesehatan atau  0,5 persen dari APBD.

Rasanya, tidak perlu orang jenius untuk bisa menelurkan ide sederhana itu. Tidak perlu juga seorang pemimpin hebat untuk bisa mengeksekusi itu. Yang dibutuhkan hanya satu, pemim[in yang memiliki kemauan untuk menjalankan amanat rakyat. Amanat yang telah diembankan kepada seorang Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan. 

Diki Hadiansyah
Relawan Jamkeswatch Bekasi

Share this Post:
Twitter Facebook Google+