Refleksi 19 Tahun, Kota Bekasi “Gagal Naik Kelas”

Refleksi 19 Tahun, Kota Bekasi “Gagal Naik Kelas”

Blog Single

Unjukrasa GMNI Bekasi dalam rangka Refleksi HUT KE-19, Kamis (10/3).

Sabekasi.com, Bekasi Timur – Bertepatan dengan HUT Kota Bekasi ke-19, Kamis (10/3), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Aksi ini menuntut jajaran aparatur Pemkot Bekasi untuk mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan.

Yogi, koordinator aksi mengatakan bahwa masih banyak siswa yang tidak bisa masuk dan putus sekolah karena tidak memiliki biaya. Bukan hanya itu, minimnya fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menunjang pendidikan yang berkualitas juga masih jauh dari harapan. “Faktanya sekarang masih ada SD yang belum memiliki bangku dan meja untuk kegiatan belajar mengajar,” paparnya kepada sabekasi.com.

Pihaknya juga menyoal kesehatan yang perlu menjadi pembahasan urgent di HUT Kota Bekasi ini. Pada hakikatnya, ucap Yogi, kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Oleh karena itu, pihaknya menuntut Pemerintah Kota Bekasi wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik bagi  rakyatnya.

Ia menilai, realita di lapangan jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Menurutnya, saat ini fasilitas yang ada di RSUD Kota Bekasi belum lengkap dan dan masih banyak alat yang beum dimiliki, seperti NICU. Padahal, RSUD menjadi tempat sentral pengobatan bagi masyarakat, terutama pasien miskin di Kota Bekasi.

“Pelayanannya masih belum memuaskan. Kita bisa tengok kondisi Puskesmas yang masih belum bisa 24 jam melayani masyarakat, serta belum tersedianya Dokter jaga di setiap Puskemas,” ungkapnya.

Persoalan Bekasi Smart City

Saat ini, Pemkot Bekasi sedang giat menggagas dan menjalankan konsep Smart City yang merupakan konsep kota yang terkoneksi dengan jaringan teknologi dan internet. Akan tetapi, menurut Yogi bukan hal mudah untuk menerapkan konsep tersebut.

“Untuk dapat mengaplikasikan konsep Smart City, dibutuhkan pemerintahan yang lebih baik dari sekarang. Dibutuhkan reformasi birokrasi untuk mendukung Smart City. Karena inti dari Smart City adalah pelayanan satu atap, maka birokrasi pun harus akrab dengan internet,” tegasnya.

Baca juga: Ini Catatan Hitam HUT Bekasi ke-19 Menurut Aliansi Pemuda Kurang Smart

Akan tetapi, imbuh Yogi, untuk mencapai tahapan tersebut masih sangat jauh karena ada beberapa sektor di Kota Bekasi yang masalahnya belum mampu diselesaikan. Diantaranya Pendidikan dan Kesehatan.

“Kami menuntut Pemerintah Kota Bekasi segera merealisasikan tuntutan ini agar dapat menghapus angka kemiskinan di Kota Bekasi. Konsep Bekasi Smart City juga harus benar-benar bisa diterapkan, bukan hanya pepesan kosong semata,” pungkasnya. (Fad)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+