DKI Jakarta Langgar Perjanjian, DPRD Kota Bekasi Geram

DKI Jakarta Langgar Perjanjian, DPRD Kota Bekasi Geram

Blog Single

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi (Foto: 22Kartika, Wikipedia)

Sabekasi.com, Bekasi  Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi geram dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Dewan menemukan banyak pelanggaran terkait pembuangsan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Solihin pada Jumat (16/10) menilai Pemprov DKI Jakarta banyak melakukan pelanggaran terkait kerjasama pembuangan sampah. “Dalam perjanjian jumlah tonase sampah yang dibuang sebanyak 5.000 ton per hari, tapi saat ini sudah mencapai 7.000 ton per hari,” terangnya.

Lanjut Solihin, meski melakukan pelanggaran jumlah tonase pembuangan sampah, Pemprov DKI Jakarta tidak menambah pemberian Tipping Fee kepada warga sekitar. Padahal, sesuai kesepakatan warga berhak mendapatkan 210 ribu rupiah atas pelanggaran tersebut.

Selain itu, menurut Solihin pelanggaran lainnya adalah jam operasional truk sampah yang tidak sesuai perjanjian. Padahal, truk sampah diperkenakan melintas antara pukul 21.00 hingga pukul 04.00 WIB. Namun saat ini truk sampah dari Jakarta malah melintas seenaknya.

“Warga Bekasi tentu sangat dirugikan akibat truk sampah tersebut, apalagi penataan truk terbuka sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap,” terang Solihin.

Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Kota Bekasi mendesak agar perjanjian pembuangan sampah DKI Jakarta ke TPST Bantargebang direvisi. (gl-15)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+