Soal Meikarta, Ombudsman RI Nilai Lippo Group Langgar Aturan

Soal Meikarta, Ombudsman RI Nilai Lippo Group Langgar Aturan

Blog Single

Bagian konten materi iklan Meikarta

Sabekasi.com, Cikarang Selatan - Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik menggelar pertemuan dengan pihak Lippo Group, Jumat (8/9). Pertemuan itu membahas terkait mega proyek Meikarta di kawasan Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai bahwa Lippo Group telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasalnya, Lippo Group telah melakukan pemasaran proyek Meikarta secara besar-besaran sebelum syarat-syarat yang diajukan UU dipenuhi.

"Izin kalo belum ada ya kami berpandangan iklan ga boleh," ujar Alamsyah Saragih seperti dikutip dari Tempo.co.

Dijelaskan Alamsyah, UU itu menyebutkan dalam pasal 42 ayat 1 bahwa pelaku pembangunan boleh melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan pemasaran, maka pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki, antara lain kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Alamsyah menilai, syarat-syarat itu belum dipenuhi lantaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum rampung diurus. "Apakah memang boleh melakukan marketing sementara syaratnya harus ada IMB?,” ungkapnya.

Baca juga: Meikarta: Mereka Angkat Bicara

Selain itu, Alamsyah juga menilai Lippo Group seharusnya tak mempromosikan bahwa lahan Meikarta yang akan dibangun seluas 500 hektar. Padahal, lahan yang dimiliki untuk pembangunan Meikarta saat ini hanya 84,6 hektar, yang mengacu Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat Tahun 1994 terkait izin pembangunan permukiman dan komersial di lokasi Meikarta.

"Mudah-mudahan Lippo mulai mengoreksi iklan-iklannya untuk tidak terlalu bombastis menjual visi. Kalau mau menjual visi terus terang saja bilang kami berencana (membangun 500 hektar), sedang yang kami punya sudah 84,6 hektar sehingga publik itu tahu," kata Alamsyah.

Alamsyah menyebut pemasaran Meikarta dapat berujung sanksi administratif jika terus dilakukan. Salah satu sanksi tersebut, seperti pembatalan izin pembangunan proyek Meikarta.

Lippo Membantah

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati membantah terkait adanya pelanggaran proyek Meikarta. Menurutnya iklan Meikarta yang tersebar bukan bagian dari pemasaran, tetapi masih tahapan pre-sale.

"Belum bisa disebut sebagai marketing, hanya promosi. Dalam properti, presale itu adalah sesuatu yang sangat normal dilakukan pengembang," ucap Danang.

Terkait izin Meikarta, Project Development Lippo Cikarang Edi Triyanto mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perizinan terkait Amdal dan IMB diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dijelaskan dia, pihaknya telah mengajukan izin itu dari Mei 2017.

"Dari Mei kami ajukan sebenarnya sudah hampir selesai Amdal itu, pada 9 Juni kita sudah bayar IMB yang berjalan paralel. Amdal Lalu-lintas juga sudah berjalan waktu itu. Hanya saja di situ terpotong karena kabupaten menerima surat dari provinsi untuk menghentikan Amdal dulu," kata dia.

Desakan Pemberhentian Proyek

Desakan pemberhentian pembangunan Meikarta terus disuarakan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Baru-baru ini, Deddy Mzwar melontarkan pernyataan bahwa proyek Meikarta harus diberhentikan sementara hingga mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat.

Menurut Deddy, penghentian segala aktivitas pembangunan dan pemasaran itu harus dilakukan Lippo Group selaku pengembang hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tuntas ditetapkan. Perintah penghentian tersebut merupakan hasil rekomendasi dari rapat yang dipimpinnya bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat bersama Pemkab Bekasi, Senin (4/9).

"Apa yang diajukan, rencananya apa. RDTR kan juga belum ditentukan. Bagaimana kita bisa merekomendasikan atau menolak. Karena kan RDTRnya belum jelas Kabupaten Bekasi," ungkap Deddy.

Dijelaskan dia, RDTR ini menjadi acuan utama apakah proyek pembangunan Meikarta sesuai dengan peruntukkannya secara tata ruang. Sebab, dirinya mengatakan tidak ingin megaproyek ini justru mengancam tata ruang di Kabupaten Bekasi, seperti lahan yang harusnya diperuntukkan sebagai kawasan pertanian.

Saat ini menurut dia, RDTR Kabupaten Bekasi tengah dalam proses pembahasan di tingkat provinsi. “Selama belum ditetapkan, pengembang diminta menunggu hasil RDTR sekaligus menyiapkan persyaratan lainnya sebagai bahan pengajuan rekomendasi,” tandas pria yang akrab disapa Demiz ini. (Sab)

Baca juga: Antara Meikarta, Kali Bekasi, dan Burangkeng

Baca juga: Meikarta dan Masa Depan Warga Bekasi

Share this Post:
Twitter Facebook Google+