Soal Tuntutan Buruh, Dewan Rekomendasikan 5 Solusi

Soal Tuntutan Buruh, Dewan Rekomendasikan 5 Solusi

Blog Single

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi menerima perwakilan buruh yang mendesak penindakan terhadap kawasan industri yang dinilai belum menjalankan Permen Perindustrian No. 40 tahun 2016.

Sabekasi.com, Cikarang Pusat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi merekomendasikan 5 solusi terkait tuntutan buruh yang hari ini, Jumat (8/9), melakukan aksi massa di perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, para perwakilan buruh diterima oleh perwakilan DPRD dari fraksi PDIP, PKS, Gerindra, PKB, dan Nasden. Nyumarno, salah satu anggota DPRD yang turut menerima perwakilan buruh, menyampaikan 5 solusi tersebut dalam siaran persnya sebagai berikut.

1. DPRD Kabupaten Bekasi menginisiasi lahirnya Perda tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 11, UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Akan melibatkan pihak Kawasan Industri, Pihak Pekerja, ahli perindustrian, dan instansi terkait lainnya dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:
a). Luas Area Kavling Industri maksimal 70% dari luas Kawasan Industri;
b). Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10%;
c). Jalan dan Saluran sebesar 8-12%;
d). Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang seperti instalasi pengolah air limbah, Kantor Pengelola, Unit Pemadam Kebakaran, Klinik Kesehatan, Sarana Ibadah, Sarana Olahraga, Perumahan Karyawandan Sarana Penunjang lainnya sebesar sekitar 8%;

3. Menginisiasi dan memasukkan tanggung jawab Kawasan Industri terkait Sarana dan Prasarana Penunjang Industri di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2022.

4. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan Penegakan Perda No.6 tahun 2001 tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, diantaranya Kewajiban Perusahaan dan/atau Kawasan Industri untuk menyediakan Fasilitas Tempat Ibadah, Fasilitas Transportasi Pekerja, Fasilitas Makan Pekerja, dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lainnya.

5. Berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR untuk menanyakan kejelasan Peta Desa, Peta Kawasan Industri, Peta PJT II pada BBWS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya untuk memastikan batas-batas Kawasan Industri.

(Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+