Desak Pengelola Kawasan Industri Ditindak, Buruh Bekasi Geruduk Pemda

Desak Pengelola Kawasan Industri Ditindak, Buruh Bekasi Geruduk Pemda

Blog Single

Ratusan buruh Bekasi mendatangi perkantoran Pemda, menuntut pengelola kawasan industri jalankan Permen Perindustrian No. 35 tahun 2010, Jumat (8/9).

Sabekasi.com, Cikarang Selatan - Sekitar 500 orang buruh Bekasi mendatangi perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, Jumat (12/9). Mereka menuntut realisasi ruang publik di kawasan industri yang selama ini dinilai tidak dijalankan serius oleh pengelola.

Seperti diberitakan sebelumnya, Obon Tabroni mengungkapkan kewajiban kawasan industri memiliki ruang publik yang diatur dalam Permen Perindustrian Nomor: 35/M-IND/Per/3/2010 sebagaimana telah direvisi Permen Perindustrian Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri. Di mana, luas area kavling industri maksimal 70% dari luas kawasan industri.

"Sisanya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 10%. Jalan dan Saluran sebesar 8-12%. Dan 8% lagi untuk Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang seperti instalasi pengolah air limbah, Kantor Pengelola, Unit Pemadam Kebakaran, Klinik Kesehatan, Sarana Ibadah, Sarana Olahraga, Perumahan Karyawan dan Sarana Penunjang lainnya," kata Obon, Selasa (5/9).

Kedatangan buruh hari ini ke Pemda dikatakan M Nur Fahroji untuk menuntut pelaksanaan aturan itu. "Kita mendesak pemerintah untuk menindak pengelola kawasan yang menurut kami tidak menjalankan aturan itu," ujar aktivis buruh yang akab disapa Ozzy itu kepada Sabekasi.com.

Selain itu, lanjut Ozzy, pihaknya juga meminta segera ada Perda terkait pengelolaan kawasan industri. "Karena ternyata selama ini juga kan belum ada," katanya.

Para perwakilan buruh diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PDIP, PAN, Gerindra, PKS, dan Nasdem (Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+