Soal Pemagangan Kata Nyumarno

Soal Pemagangan Kata Nyumarno

Blog Single

Nyumarno

Sabekasi.com, Cikarang Pusat - Program pemagangan nasional yang diluncurkan Presiden Joko Widodo akhir tahun lalu memang telah menuai berbagai protes, terutama dari serikat pekerja. Dasar argumentasi pemagangan sebagai upaya membuka kesempatan kerja dan menarik investror dinilai kelompok buruh sebagai kedok belaka.

Dalam sejumlah pernyataan media, serikat pekerja di antaranya mencurigai program pemagangan nasional sebagai kedok untuk mendapatkan buruh murah. Karena para pemagang bekerja seperti karyawan pada umumnya dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dinilai sebagai model karyawan kontrak, tapi dengan upah di bawah UMK.

Bekasi, sebagai wilayah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, tentu akan menjadi yang terdampak program ini. Di mana, Kabupaten Bekasi juga akan menjadi percontohan pemagangan setelah Kabupaten Karawang. 

Karena itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk mengambil celah positif dari program pemagangan ini. 

"Meskipun pemagangan menjadi bagian program nasional, seharusnya Pemkab Bekasi melalui Disnaker dapat mengambil celah positif dengan menjadikan pemagangan di Bekasi menjadi sebuah sistem, dengan menjadikan pemagangan ini sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Output pemagangan nantinya, harus diupayakan agar para peserta magang dapat bekerja ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi," kata Nyumarno, Senin (28/8)

Ia mengingatkan, agar para peserta magang jangan sampai menjadi semacam "pekerja kontrak bulanan" yang saat sudah selesai waktu magangnya malah menjadi pengangguran dan tidak tersalurkan untuk bekerja ke pabrik. "Apabila itu terjadi, maka pemagangan yang ada tak ubahnya hanya sebuah pelegalan atas outsourcing lama, alias "outsourcing gaya baru"," tegasnya.

Saat ditanya, apakah dirinya setuju dengan pemagangan, Nyumarno mengatakan hal ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. "Kita DPRD, bukan bicara setuju dan tidak. Pemagangan di UU 13/2003 ada. Kemudian Permen 36 tahun 2016. Jika regulasi atas membolehkan, kita cari celah positifnya," ucapnya.

BUTUH REGULASI

Agar pemagangan bisa memberi nilai poaitif, Nyumarno mengatakan perlu regulasi untuk mengaturnya. Ia pun memberi dua catatan penting tentang implementasi pemagangan di Bekasi. Pertama, tentang ketentuan pelaksanaan pemagangan. Kedua, perjanjian pemagangan dan hak peserta magang.

Untuk poin pertama, Nyumarno mengatakan, setiap perusahaan yang akan menerapkan pemagangan, wajib mengidentifikasi kebutuhan jabatan yang dibutuhkan untuk pemagangan dan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja.

"Lalu, penyelenggara pemagangan harus memiliki program pemagangan yang terlebih dahulu disetujui dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan harus memiliki unit pelatihan sendiri. Kemudian, penyelenggara pemagangan swasta haruslah LPK yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi. Tidak hanya cuma sekedar LPK yang hanya punya rekomendasi Disnaker," terangnya.

Ia meneruskan, penyelenggara pemagangan hanya dapat melakukan pemagangan setelah memberikan bukti tertulis dari Dinas Tenaga Kerja, dengan melampirkan program, rencana, dan perjanjian pemagangannya.

"Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah tahu pasti penyelenggara-penyelanggara pemagangan di daerah. Sementara peserta pemagangan adalah setiap tenaga kerja di daerah, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku," tutur Nyumarno.

Terkait ini, Nyumarno mengatakan harus diatur dengan jelas melalui Peraturan Bupati yang meliputi komposisi jumlah peserta pemagangan yang diperbolehkan di setiap perusahaan, jumlah pekerja kontraknya, kemudian jumlah pekerja tetapnya. 

"Hal ini untuk menghindari dari praktek pemagangan yang komposisinya lebih besar dari jumlah pekerja kontrak dan pekerja tetap yang ada. Misalkan peserta pemagangan dibatasi maksimal 10% dari total pekerja, pekerja kontrak dan atau harian lepas maksimal 30%, dan pekerja tetap di perusahaan sekurang-kurangnya 60% dari total pekerja," ia menjelaskan.

Poin kedua, perjanjian pemagangan sekurang-kurangnya dikatakan Nyumarno harus mengatur beberapa hal. "Seperti jenis pekerjaan. Pemagangan hanya dapat dilaksanakan untuk 6 jam praktek, dan 2 jam tutorial per hari, dengan sistem 5 hari per minggu. Jika menggunakan sistem 6 hari kerja seminggu, maka 5 jam untuk praktek, dan maksimal kurang dari 2 jam tutorial," katanya.

Lanjut Nyumarno, perjanjian ini juga harus memuat ketentuan hak dan kewajiban tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan ataupun penyelenggara pemagangan. Selain itu perjanjian harus didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja.

"Pemagangan juga harus dilakukan hanya pada siang hari, tak boleh malam hari, dan tidak boleh ada tambahan jam/lembur. Ada jangka waktu pemagangan, misalkan maksimal 6 bulan, dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 6 bulan," ujarnya.

Soal upah, Nyumarno mengatakan harus ada kewajiban memberikan uang saku bagi peserta pemagangan, minimal sama dengan Upah Minimum di Daerah per bulan. Selain itu, harus ada tunjangan lain sesuai Peraturan Perusahaan dan atau Perjanjian Kerja Bersama. 

"Lalu ada kewajiban mengikutsertakan peserta pemagangan kedalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta jaminan keselamatan kerja bagi peserta pemagangan. Terakhir harus ada ketentuan sanksi bagi para pelanggar pemagangan, seperti konsekuensi status peserta pemagangan menjadi pekerja tetap di perusahaan bila mana ada pelanggaran perjanjian pemagangan, sampai dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku," tambahnya.

Nyumarno menegaskan, jika hal-hal disampaikannya dapat dipenuhi, maka kemungkinan magang tidak akan menjadi momok bagi pekerja. "Dan jika Pemerintah Daerah abai dan lalai dalam pelaksanaan pemagangan nantinya, saya pastikan pemagangan di Kabupaten Bekasi akan mendapatkan penolakan dari pekerja dan serikat pekerja," tandasnya. (Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+