Meikarta: Mereka Angkat Bicara

Meikarta: Mereka Angkat Bicara

Blog Single

Kika: Emil Salim, Tulus Abadi, Farid Gaban, Dadan Ramdan

Sabekasi.com - Sebagai proyek raksasa, tak heran jika Meikarta terus menjadi pergunjingan di kalangan masyarakat. Dari masyarakat biasa sampai elit. Dari masyarakat lokal Bekasi hingga nasional, bahkan internasional. Dari mulai yang mempersoalkan iklan yang luar biasa 'bombastis', perizinan, sampai dampak sosial dan lingkungan pembangunan Meikarta.

LINGKUNGAN DAN ARSITEKTUR MEIKARTA

Dalam akun twitter miliknya, Emil Salim turut menyampaikan pandangannya tentang Meikarta. Cendikiawan, ahli ekonomi, dan pengajar itu menyoroti masalah dampak lingkungan Meikarta.

"Proyek Meikarta menurut iklan=mega-proyek berinvestasi rp.278 trilliun dikembangkan atas 500 ha dgn 289 tower punya dampak lingkungan besar," tulis Emil Salim dalam akunnya @emilsalim2010.

Tokoh bangsa yang mendapat penghargaan The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF) itu juga menyoroti arsitektur yang dikatakannya harus mencerminkan karakter negara bangsa.

"Lazimnya fungsi penting p'bangunan kota memiliki fasilitas sarana infrastruktur, sekuritas, kenyamanan amenitas - dgn karakter negara bangsa," tulisnya.

Ia meneruskan, "Amsterdam jelas berbeda dgn Paris, Tokyo, London atau New York yang penduduknya berkebangsaan yg berbeda dgn karakternya yg khas terpantul."

Untuk keperluan periklanan, Meikarta dikatakan Emil menggunakan foto kota-kota Negara maju. "Mudah2an pelaksanaan p'bangunan mengindahkan arsitektur karakter bangsa kita," imbuhnya. 

"Dlm membangun kota, Singapur berhasil memelihara keasrian hijau alam yg patut dipelajari utk memanfaatkan kekhasan Indonesia di khatulistiwa," tandas Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia era Soeharto itu.

MEIKARTA AKAN MENAMBAH PROBLEM PERKOTAAN

Kritik tajam atas pembangunan Meikarta juga diungkapkan Pemimpin Redaksi Geotimes, Farid Gaban. Dalam tulisannya berjudul "Meikarta dan Metropolitan yang Sakit", Farid menilai bahwa Meikarta bagi Jakarta akan menambah problem perkotaan yang dikenal sebagai "urban sprawl", meluasnya kota secara tak terencana dan bahkan tak terkendali.

Menurut Farid, "urban sprawl" metropolitan Jakarta ini akan menjadi bencana lingkungan yang dahsyat di masa depan. Tak hanya menyangkut kelangkaan air, tapi juga problem sampah dan polusi baik darat, laut/sungai maupun udara.

Ia melanjutkan, fenomena "urban sprawl" dibarengi dengan "gentrifikasi". "Istilah terakhir ini melukiskan peralihan lahan dari kampung kumuh (pedesaan) menjadi kompleks perkotaan mewah. "Gentrifikasi" mengusir penduduk desa dan meminggirkan mereka makin marjinal," tulisnya.

Farid juga menilai, Meikarta dipromosikan sebagai kota mandiri, padahal sebenarnya jauh dari mandiri. "Kota-kota itu sebagian besar ada di tepian jalan tol utama, menambah problem kemacetan yang sudah kronis di metropolitan Jakarta," terang Farid.

Proyek Meikarta di satu sisi menurut Farid merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

"Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis," katanya.

KONSUMEN DIIMBAU TUNDA PEMBELIAN MEIKARTA

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengeluarkan imbauan kepada konsumen Meikarta melalui siaran pers yang disebar ke media pada Rabu (16/8).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan bahwa promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. 

"Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan," katanya, dikutip dari siaran pers di laman situs YLKI.

Promosi dan penjualan Meikarta terus berjalan meski dikatakan Tulus sempat ditegur Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar karena belum berizin.

"Boleh saja pihak Lippo Group menilai bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah lumrah dilakukan pengembang dengan istilah Pre-project Selling. Namun, praktik semacam itu pada akhirnya posisi konsumen berada dalam kondisi yang sangat rentan dirugikan karena tidak memiliki jaminan atas kepastian pembangunan," katanya.

Padahal, lanjutnya, pemasaran yang dilakukan tersebut, diduga keras melanggar ketentuan Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2011, yang mewajibkan pengembang untuk memiliki jaminan atas Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan gedung; perizinan; dan jaminan pembangunan sebelum melakukan pemasaran.

Menurut data YLKI, sistem pre-project selling dan pemasaran yang dilakukan oleh banyak pengembang sering kali menjadi sumber masalah bagi konsumen di kemudian hari.

"Terbukti sejak 2014-2016, YLKI menerima sekurangnya 440 pengaduan terkait perumahan, yang mayoritas masalah tersebut terjadi akibat tidak adanya konsistensi antara penawaran dan janji promosi pengembang dengan realitas pembangunan yang terjadi," terangnya.

Bahkan, ia melanjutkan, sekitar 40% pengaduan perumahan tahun 2015 terjadi sebagai akibat adanya pre project selling. "Yakni adanya informasi yang tidak jelas, benar dan jujur; pembangunan bermasalah; realisasi fasum/fasos; unit berubah dari yang ditawarkan," tutur Tulus.

Untuk itu, YLKI mengeluarkan tiga poin catatan berikut ini.

1. Menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan kalau perlu menunda untuk pemesanan dan/atau membeli unit apartemen di Kota Meikarta sampai jelas status perizinannya. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming dan janji fasum/fasos oleh pengembang. Sebelum menandatangani dokumen pemesanan, bacalah dengan teliti, dan saat pembayaran booking fee harus ada dokumen resmi, jangan dengan kwitansi sementara;

2. Pemerintah perlu menindak dengan tegas, jika perlu menjatuhkan sanksi atas segala bentuk pelanggaran perizinan dan pemanfaatan celah hukum yang dilakukan oleh pengembang dan kemudian merugikan konsumen;

3. YLKI mendesak managemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi, iklan, dan bentuk penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhi oleh pengembang. Meikarta jangan berdalih bahwa pihaknya sudah mengantongi IMB, padahal yang terjadi sebenarnya adalah proses permohonan pengajuan IMB.

MEIKARTA RAMPAS RUANG HIDUP WARGA

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, juga mengungkapkan penolakannya terhadap pembangunan Meikarta. Ia menyatakan sejak awal pihaknya memang sangat menolak adanya proyek ambisius dari Lippo itu.

"Makanya sikap Walhi Jabar itu jelas dan terang, bahwa kita menolak proyek kota Meikarta karena beberapa faktor yang dilanggar," katanya dalam laman Media Monitoring situs Walhi.

Dikatakan Dadan, salah satu alasan penentangan Walhi terhadap mega proyek Meikarta karena dipastikan proyek ini akan merampas ruang hidup warga dan mengubah bentang alam. (Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+