Buruh Bekasi: Catatan Pelanggaran PT Padama Bahtera Labelindo

Buruh Bekasi: Catatan Pelanggaran PT Padama Bahtera Labelindo

Blog Single

Aksi massa FSPMI Bekasi menuntut keadilan dan hak-hak buruh di PT PAdamaPT Padama Bahtera Labelindo, hari ini, Kamis (3/8)

Sabekasi.com, Cibitung - Ketidakadilan masih terus dirasakan buruh Bekasi. Perlakuan sewenang-wenang, tak sesuai perundang-undangan yang berlaku, masih banyak dilakukan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini.

PT Padama Bahtera Labelindo salah satunya. Buruh Bekasi yang tegabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Gobel, Cibitung, itu.

Kepada Sabekasi.com, Ketua Pimpinan Cabang SPAI FSPMI Bekasi Amier Mahfouzh mengatakan pihaknya mencatat ada 10 pelanggaran yang telah dilakukan Padama. Berikut adalah daftarnya.

1. Status pekerja tidak sesuai dengan ketentuan UU 13/2003. Pekerja dengan masa kerja 3 hingga 8 tahun masih berstatus sebagai karyawan kontrak.

2. Perusahaan melakuan PHK secara sepihak terhadap Ketua PUK SPAI FSMI PT Padama Bahtera Labelindo, 7 orang pengurus, dan 24 anggota serikat pekerja di perusahaan tersebut. Ironisnya, PHK ini dilakukan hanya secara lisan.

3. Adanya pemotongan upah yang diindikasikan sebagai iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kartu BPJS Kesehatan tidak atif. Selain itu, sebagaian karyawan tidak didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Adanya penundaan upah oleh perusahaan apabila pekerja dianggap melakukan kesalahan.

5. Adanya pemotongan upah ketika pekerja tidak masuk bekerja. Meskipun pekerja beralasan sakit dan dibuktikan dengan suarat keterangan dokter.

6. Tidak adanya hak cuti bagi pekerja bilamana tidak masuk kerja dikarenakan kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang. Upah pekerja tetap dipotong meskipun karyawan menikah dan keluarga karyawan meninggal.

7. Selama training 3 bulan baru mendapatkan upah setelah masa training dinyatakan lulus oleh pihak perusahaan.

8. Tidak adanya tempat untuk sarana ibadah (mushola/masjid)

9. Tidak disediakan baju seragam.

10. Jam kerja tidak sesuai dengan UU 13/2013. Meskipun buruh bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, tidak dibayarkan upah lemburnya.

KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DIPERTANYAKAN

Langkah-langkah organisasi FSPMI dalam upaya menyelesaikan masalah ini telah ditempuh panjang. Amier mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Pengawas Ketenagakerjaan.

"Sudah dilakukan sidak (inspeksi mendadak) oleh pengawas ke perusahaan. Tapi tidak ada tindaklanjut atau langkah turunan pasca sidak itu," terang Amier.

Tak hanya itu, Amier mengatakan pihaknya juga sudah dua kali melayangkan somasi ke perusahaan. Di antaranya yang dikirim tanggal 24 Juli 2017. "Kita tembuskan juga surat itu ke Disnaker Kabupaten Bekasi, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, dan Kapolrestro Kabupaten Bekasi," katanya.

Dalam surat somasi tersebut, Amier menjelaskan pihaknya meminta agar perusahaan menanggapi dan bersedia menyelesaikan permasalahan. Karena FSPMI menilai ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dan sebagian berdimensi pidana.

"Sayangnya, somasi ini tidak ditanggapi positif," Amier menyayangkan.

PILIHAN AKSI MASSA

Absennya tindaklanjut Pengawas Ketenagakerjaan sebagai representasi pemerintah dan tak ada respon positif terhadap somasi yang dilayangkan ke Padama membuat buruh tak punya banyak pilihan dalam memperjuangkan keadilan. Sehingga, aksi massa pun mau tak mau dikatakan Amier harus dilakukan.

"Tidak ada pilihan lain. Kami bergerak melalui aksi massa untuk menuntut pihak pengusaha Padama segera memberikan hak-hak kaum buruh," tegas Amier.

Hari ini, Kamis (3/8), sekitar seribu buruh yang tergabung di FSPMI melakukan aksi di Padama.  Amier mengatakan aksi ini akan dilakukan hingga sore hari. "Untuk hari ini sampai sekitar jam 5 sore ini lah," katanya saat dihubungi Sabekasi.com.

Meski demikan, ia memastikan aksi tak hanya akan dilakukan hari ini saja. FSPMI dikatakannya akan terus melakukan aksi sampai hak-hak buruh diberikan. "Terus. Kita akan terus aksi. Pokoknya sampai keadilan dan hukum ditegakkan," tandasnya. (Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+