Soal TPST Bantar Gebang, DKI Akui Langgar MoU

Soal TPST Bantar Gebang, DKI Akui Langgar MoU

Blog Single

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (sabekasi)

 

Sabekasi.com, Bekasi Timur – Dalam pertemuannya dengan DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akui ada pelanggaran nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pada pertemuan tersebut, DPRD Kota Bekasi menguraikan 15 poin pelanggaran yang disebutnya dilanggar oleh Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 4 tahun 2009.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui dari 15 poin yang telah dituduhkan, ada beberapa kewajiban yang belum dipenuhi. "Sumur artesis sudah, tapi tidak semuanya. Oke saya akui" kata Isnawa Adji.

Menurut Ketua Komisi A Ariyanto Hendrata, Pemprov DKI telah melakukan wanprestasi. “Ada beberapa kewajiban Pemprov DKI yang belum dipenuhi, seperti pembangunan sumur artesis dan pemberian pengobatan gratis kepada masyarakat sekitar secara berkala dua kali setiap tahun,” terang Ariyanto.

Oleh karena itu, lanjut Ariyanto, meskipun sejumlah kewajiban telah dipenuhi, namun Pemprov DKI tetap melakukan wanprestasi. (rd-15)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+