Banyak yang Bermain di Sampah Bantar Gebang

Banyak yang Bermain di Sampah Bantar Gebang

Blog Single

Anak-anak sedang bermain di antara sampah menggunung di TPST Bantar Gebang, Selasa (10/11)

Sabekasi.com, Bantar Gebang - Sore hari, empat orang anak kecil bermain di antara sampah menggunung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa (10/11). Senyum kegembiraan tampak dari raut wajah mereka.

Potongan kardus dan gundukan pasir yang akan digunakan membangun jalan pun menjadi alat mereka bermain. Bergantian, mereka meluncur beralaskan potongan kardus di atas gundukan pasir itu. Bau busuk sampah menggunung seolah tak jadi persoalan bagi mereka.

"Dorong dong," ujar si anak kepada anak satunya yang lebih tua agar bisa meluncur ke bawah. Sementara itu, satu anak lainnya hanya memperhatikan kegiatan 3 orang temannya itu dari gundukan pasir sebelahnya.

Kisruh antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Kota Bekasi bukan perihal yang anak-anak itu pikirkan. Mereka hanya menjalani hidupnya sebagai anak dari orang tua yang berprofesi sebagai pengais sampah. Mereka dipaksa harus membiasakan diri dengan bau busuk sampah.

Ternyata bukan hanya mereka yang bermain sampah menggunung itu. Bahkan uang kompensasi yang seharusnya diterima Rp300 ribu per tiga bulan oleh warga juga dimainkan. Hal tersebut disampaikan tokoh muda Bekasi Ahmad Djaelani.

"Harusnya 300 ribu per tiga bulan, tapi dipotong seratus ribu. Katanya sih untuk kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial," ujar Djaelani.

Ia melanjutkan, jika melihat angka 20% dari anggaran pengolahan sampah yang diberikan DKI untuk community development (comdev), seharusnya 300 ribu yang jadi bagian warga tidak perlu dipotong.

"Coba saja hitung pake angka yang disebut Yusril Izha Mahendra. DKI membayar 125 ribu per ton dan jumlah sampah per hari sekitar 6,4 ribu ton. Artinya dalam satu hari saja sudah 750 juta. Kalau untuk comdev 20%, berarti 150 juta per hari atau 4,5 miliar per bulan" terangnya.

Meski nilai itu dianggapnya masih terlalu kecil sebagai nilai kompensasi, seharusnya cukup untuk tidak memotong hak warga. "Itu kegiatan sosial dan keagamaan harusnya masih bisa dilakukan tanpa harus potong 100 rebu dari hak warga," tegas Djaelani. (rd-15)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+