Soal Pembayaran THR, Ini Kata Disnaker Bekasi

Soal Pembayaran THR, Ini Kata Disnaker Bekasi

Blog Single

Ilustrasi

Sabekasi.com, Cikarang Pusat – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya kerap menimbulkan beragam persoalan, seperti jumlah yang tidak sesuai dan keterlambatan pembayaran THR.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Effendi menyatakan, perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pegawai dan karyawannya terancam sanksi. Namun, untuk pemberian sanksi kewenangannya berada di tangan pengawas provinsi.

"Karena yang berwenang memberikan sanksi itu adalah pengawas, dan kebetulan pengawasnya sekarang ada di tingkat Provinsi,” terang Effendi, Rabu (7/6).

Berkaca pada tahun sebelumnya, beberapa kasus terkait THR sering terjadi. “Kalau misalnya ada pengaduan, nanti pengawasnya yang akan bergerak dengan memberikan nota atau teguran ke perusahaan yg dimaksud. Tahun-tahun sebelumnya sempat ditemukan beberapa kasus seperti itu,” jelas dia.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR minimal dibayarkan H-7 lebaran. Selain itu melalui peraturan tersebut, diamanatkan juga kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) untuk menindaklanjuti apabila ada keluhan dari pekerja atau karyawan mengenai pembayaran THR.

"Hal itu sedang kami koordinasikan. Tapi biasanya kalau ada yang mengeluhkan mengenai pembayaran THR akan langsung menghubungi pihak kami," tandas Effendi. (Rsp)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+