KPUD: 15 Februari Hari yang Diliburkan

KPUD: 15 Februari Hari yang Diliburkan

Ayo Sukseskan Pilkada Kabupaten Bekasi 2017 (Sabekasi.com)

Sabekasi.com, Kedungwaringin - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada 15 Februari 2017 mendatang sebagai hari yang diliburkan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang hari pemungutan suara pada pemilihan Bupati  dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi tahun  2017.

Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Idham Holik menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia, seperti dalam Pilkada serentak Tahun 2015 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional.

“KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan bahwa hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 adalah hari pemungutan suara Pilkada Kabupaten Bekasi dan hari tersebut adalah yang diliburkan,” papar Idham, Rabu (8/2). Ia menuturkan, hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 3 Ayat (2) Peraturan  KPU Nomor  10 Tahun 2015.

“Disebutkan bahwa Pemungutan Suara dilakukan pada Hari Libur atau Hari yang diliburkan," terang Idham. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, pelaksanaan pemungutan suara pada hari tersebut dilaksanakan di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Oleh karena itu, Idham mengimbau kepada lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta yang berdomisili di Kabupaten Bekasi untuk meliburkan para stafnya guna memberikan kesempatan menggunakan hak pilih.

“Setiap Instansi/Badan/Lembaga di wilayah Kabupaten Bekasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan wajib memberikan kesempatan kepada semua personil/staf/pekerja yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada Kabupaten Bekasi untuk dapat memberikan suaranya  di TPS,” jelas Idham.

Jika ketentuan tersebut dilanggar, lanjut Idham, maka berlaku sanksi hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 178 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas Juta) rupiah dan paling banyak Rp. 24-.000.000 (dua puluh empat juta) rupiah". (Fad)

Twitter Facebook Google+

Berita Lainnya