Pilbup Bekasi: DPRD Soroti Kinerja Pengawas TPS

Pilbup Bekasi: DPRD Soroti Kinerja Pengawas TPS

Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi saat berkunjung ke kantor KPU Kab Bekasi, Selasa (31/1).

Sabekasi.com, Kedungwaringin - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah mempertanyakan kinerja 3.958 orang pengawas TPS (PTPS) yang telah dilantik oleh Panwaslu Kabupaten Bekasi. Pasalnya, pengawasan yang dilakukan oleh PTPS hanya menunggu laporan pelanggaran.

Ia menilai, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk PTPS sebesar Rp 2 Milyar dengan rincian Rp 500 ribu perorang akan sia-sia.

“Kita harus mengeluarkan uang hampir Rp 2 Milyar untuk honor pengawasan anti money politik dan ketidaknetralan ASN yang nanti ditemukan di TPS. Tapi kalau hari ini mindset Panwas harus nunggu laporan artinya akan menjadi hal yang sia-sia anggaran tersebut,”  tegas Yudi, Selasa (31/1).

Berdasarkan sistem dan aturan, imbuh Yudi, seharusnya pengawas TPS tidak hanya menunggu laporan pelanggaran. Sebab bukan hanya delik aduan tapi juga delik umum. Artinya kata dia, masyarakat turut melaporkan dan pengawas sendiri yang menindak.

"Hari ini kan enggak seperti itu, seakan-akan ini delik aduan, kalau delik aduan tinggal tunggu ada laporan baru ditindak lanjuti," cetusnya.

Sementara lanjut Yudi, masyarakat tidak dilatih untuk memahami jenis dan kategori pelanggaran. "Itu sebenarnya yang paling paham kan Panwas, dan yang hari ini kami soroti pengawas-pengawas yang bertugas di TPS nanti,” tegas Yudi.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Bekasi telah merilis potensi pelanggaran yang terjadi di TPS. Kerawanan pelanggaran tersebut terbagi dalam lima aspek, mulai dari politik uang, keterlibatan ASN hingga profesionalisme penyelenggara pemilu. (Fad)

Twitter Facebook Google+

Berita Lainnya