Awas, Pemberi dan Penerima Politik Uang, Disanksi 6 Tahun dan Denda 1 Miliar

Awas, Pemberi dan Penerima Politik Uang, Disanksi 6 Tahun dan Denda 1 Miliar

Blog Single

Ilustrasi tolak politik uang (NET)

Sabekasi.com, Cikarang Pusat – Tak lebih dari 30 hari lagi, pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Bekasi akan digelar. KPU sebagai penyelenggara terus mematangkan persiapan pemungutan suara. Sedang para pasangan calon terus melakukan kampanye untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Salah satu hal yang dinilai akan menjadi ancaman dalam Pilkada yang digelar 15 Februari 2017 itu adalah praktik politik uang. Balkan berdasarkan keterangan dari Bawaslu RI, Kabupaten Bekasi juga ditetapkan menjadi daerah yang rentan menjadi sasaran politik uang.

Menurut keterangan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, kerawanan terjadinya politik uang dikarenakan tingginya angka pengangguran dan rendahnya pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Ini diukur melalui indeks kerawanan pemilu yang mengatakan daerah dengan angka pengangguran terbanyak, pendidikan rendah dan kejahatan tinggi termasuk kategori kemungkinan politik uang cukup besar,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Selain itu, politik uang juga merupakan tindak kejahatan pemilu “Politik uang adalah sebuah kecurangan,” tegas Ferdinand.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A ayat (1), bagi pemberi dan penerima politik uang akan diancam dengan pidana. Baik itu yang bersifat menjanjikan maupun memberikan uang atau materi kepada para pemilih.

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),” begitu isi pasalnya. (Sab)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+