Meikarta dan Neopartikelir?

Meikarta dan Neopartikelir?

Blog Single

Bagian konten materi iklan Meikarta 

Sabekasi.com - Sejak diluncurkan pada 4 Mei 2017, Meikarta hingga saat ini masih menjadi pergunjingan nitizen dan obrolan warung kopi warga Bekasi. Media lokal pun tidak kalah ikut mewarnai pemberitaan.

Pembangunan megaproperti yang luasnya mencapai 2.200 hektar ini diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp 278 triliun. Rencananya akan dibangun 100 gedung pencakar langit dengan ketinggian masing-masing sekitar 35 hingga 45 lantai. Didalamnya serta diantara gedung-gedung tersebut terdapat sejumlah fasiltas yang super wah dan bertaraf internasional.

Meikarta dibuat tidak hanya sekedar pemukiman mewah, melainkan disana terdapat pusat perekonomian. Diapit Jakarta dan Bandung, serta terintegrasi dengan sejumlah kawasan industri di Bekasi-Cikarang, tentu saja berpotensi menjadi pusat perekonomian terbesar di Indonesia.

Tidak hanya sektor industri manufaktur, melainkan juga industri jasa. Sehingga Meikarta digadang-gadang sebagai kota saingannya Jakarta.

Namun pertanyaan besarnya adalah, semua pembangunan tersebut siapa yang menikmati? Dimana posisi pribumi dalam pembangunan tersebut?

Bekasi dan Partikelir

Berkaca pada sejarah, sesungguhnya Bekasi merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah korporasi sejak ratusan tahun lalu. Dimulai saat VOC berkuasa di tanah Bekasi secara resmi pada tahun 1652.

Terhadap lahan yang tidak mereka kelola secara mandiri, mereka sewakan kepada para pengusaha. Lahan diplot dalam beberapa wilayah, yang kemudian dikenal sebagai daerah Partikelir.

Praktik tersebut diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah mengambil alih Bekasi dari VOC. Di tahun 1933 saja, kurang lebih terdapat 29 daerah partikelir di Bekasi.

Pembagian lahan partikelir bukan berarti di daerah tersebut tidak ada penduduknya. Justru di dalamnya terdapat penduduk. Jika pun tidak ada, pemilik tanah partikelir akan membuat perkampungan baru guna menunjang bisnis mereka. Ini yang menjadi salah satu titik masalahnya.

Pemerintah kolonial menjadikan partikelir sebagai daerah semi otonom. Pengusaha diberi kebebasan untuk mengelola lahan dengan leluasa, termasuk penduduk di dalamnya.

Pemilik partikelir yang biasa disebut tuan tanah tersebut, mengatur semua aspek yang melingkupi area mereka. Mulai dari keamanan, memungut pajak dari masyarakat, menentukan struktur kampung, mengelola lahan, perdagangan, dan sebagainya. Bagai kerajaan dalam kerajaan, dan sang tuan tanah berperan bagai seorang raja kecil.

Dalam pengelolaan partikelir, tuan tanah dan antek-anteknya tidak jarang melakukan penindasan. Ketika sistem tanam paksa diberlakukan sejak 1830, penindasan terhadap rakyat pun semakin menjadi-jadi. Rakyat hanya sebagai sapi perah bagi kaum tuan tanah. Penyerobotan lahan, hukum yang memihak, upah rendah, dan kesewenang-wenangan lainnya begitu jelas terjadi. Pemerintah kolonial pun sepertinya tidak berdaya. Rakyat tidak bisa berbuat banyak, kecuali penjara dan hukum lainnya yang mereka harus terima.

Tekanan yang menimpa rakyat tersebut akhirnya meletup satu persatu. Sebagaimana hukum Archimedes dalam konteks sosial, saya menerjemahkan bahwa tekanan yang diterima masyarakat akan berbanding lurus dengan tekanan yang dikeluarkan masyarakat.

Dalam catatan Controleur Districk Bekasi, P.H. Bodemeijer pada tahun 1905, mengatakan bahwa menjadi hal yang wajar pada akhirnya jika di Bekasi sering terjadi kekacauan keamanan pada akhir abad 19 hingga awal abad 20.

Neopartikelir

Apa yang terjadi di Bekasi saat ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Terutama sejak konsep Jabodetabek diterapkan pada tahun 1976, wilayah Bekasi ditetapkan menjadi penopang ekonomi maupun sosial bagi Jakarta.

Sejak saat itulah Bekasi kembali seperti masuk pada masa partikelir. Meskipun partikelir telah dihapus oleh pemerintah melalui UU No. 1 tahun 1958.

Atas nama pembangunan, pemerintah dan pengusaha dengan seenaknya memetakan area tanpa memerhatikan hak masyarakat pribumi. Mereka mem-plot ratusan hektar sebagai milik perusahaan A, ribuan hektar sebagai milik perusahaan B, dan seterusnya. Padahal di dalamnya masih terdapat sejumlah kampung dan desa yang ada penghuninya. Dan mereka tidak mengomunikasikan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi terhadap tempat tinggal dan lingkungan sekitar mereka, apalagi minta izin.

Satu persatu tanah di dalam plot diambil alih oleh sang pengusaha. Dengan cara apapun mereka tempuh. Satu per satu pula rakyat kecil itu menyingkir dari tanah leluhurnya. Bagi yang tetap bertahan, dibuat sedemikian rupa sehingga mereka mau tidak mau terpaksa melepasnya.

Sang pengusaha pun membuat kota di dalam kota. Disewakan lagi tanah mereka dalam area yang lebih kecil ke pengusaha lain, atau menjual dengan harga jauh melambung tinggi. Membuat sejumlah aturan bagi warganya. Penamaan daerah dan jalan pun suka-suka mereka.

Mayoritas bahkan abai terhadap kearifan lokal. Demi menggaet pasar dan terkesan modern, unsur “barat” begitu terasa. Sehingga serasa tidak sedang berada di Bekasi.

Masyarakat pribumi sepertinya secara sengaja dibuat sebatas penonton. Hal ini bisa dilihat bahwa meskipun Meikarta akan menjadi kota modern terlengkap baik fasilitas maupun infrastuktur se-Asia Tenggara. Serta terdapat sejumlah fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) seperti rumah sakit dan sekolah, akan tetapi semua fasilitas tersebut sangat eksklusif, elitis, dan sudah pasti mahal untuk diakses. Sehingga mayoritas warga pribumi tidak bisa mengaksesnya.

Jika begini, apa bedanya dengan sistem partikelir yang pernah terjadi di bumi Bekasi ini? Hanya beda bentuk dan kemasan saja. Tapi pada prinsipnya sama. Ini yang saya sebut kemudian dengan istilah Neopartikelir.

Kosongnya Peran Pemerintah

Sejarah membuktikan, bahwa para tuan tanah dan antek-anteknya tersebut pun tersingkir dengan mengenaskan. Dengan kekuatan rakyat dan bergantinya penguasa, mereka tidak bisa berkutik. Konflik horizontal pun terjadi. Rakyat mengambil alih sejumlah bangunan dan tanah milik tuan tanah, termasuk sang pemerintah yang baru. Gedung Tinggi di Tambun adalah bukti bahwa eksistensi partikelir di bumi Bekasi itu pernah ada. Dan saat ini telah menjadi milik rakyat melalui pemerintah.

Sejarah juga mengajarkan ke kita bahwa tidak sedikit perusahaan tutup akibat adanya konflik dengan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Yang tentu saja karena kosongnya peran pemerintah pada posisi yang seharusnya berimbang.

Tetapi apakah itu harus terjadi lagi di bumi Bekasi? Melalui revolusi yang diiringi darah dan air mata. Tentu saya harap tidak perlu. Saya pikir masih ada jalan lain untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat pribumi. Yaitu pemerintah harus turut campur menjalankan aturan main dengan tegas. Jangan hanya karena beberapa lembar rupiah dan dolar lalu menjadi lupa. Bahkan cenderung mau didikte oleh pengusaha.

Apa saja yang harus dan bisa dilakukan pemerintah? Hal yang bisa dilakukan adalah memerhatikan aturan dengan ketat pada pembangunan. Mulai dari aspek AMDAL, izin, peruntukan, dan ketentuan lainnya.

Misalnya dalam UU Perumahan dan Permukiman 1/2011 menyatakan bahwa pengembang harus menyediakan rumah umum dan rumah swadaya bersubsidi, sebagai syarat dibangunnya perumahan mewah. Lalu pada UU Rusun No. 20/2011, bahwa pengembang harus menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai kewajiban atas pembangunan apartemen menengah atas. Juga kewajiban menyediakan fasos dan fasum milik pemerintah, seperti Rumah Sakit Umum (RSU), SD Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri, dan sebagainya.

Terkait dengan masyarakat pribumi, pemerintah telah membuat sejumlah aturan tentang tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut CSR (Corporate Social Responsibilty). Dalam pelaksanaannya, implementasi CSR merujuk pada GRI (Global Reporting Index) dan ISO 26000 tentang Guidance on social responsibility. Dan kesemuanya memuat pembangunan yang memerhatikan masyarakat, terutama pribumi sebagai skala prioritas dalam proses.

Tidak hanya itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah mengeluarkan sejumlah aturan tentang hak-hak pribumi. Dimulai dari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Universal, 1948; Konvensi PBB, ‘Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966; Konvensi PBB, ‘Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya’, 1966; Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan 1986.

Sedangkan hak-hak masyarakat adat dan kesukuan diakui menurut: Konvensi 107 Organisasi Buruh Internasional (ILO), ‘Konvensi Penduduk Pribumi dan Masyarakat Adat’, 1957; Konvensi 169 ILO, ‘Konvensi Mengenai Masyarakat Hukum Adat, 1989; dan Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat’, 2007.

FPIC sebagai Solusi

Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal yang semakin berpotensi terjadi, menurut hemat saya, Meikarta dan sejumlah kawasan industri serta pengembang properti lainnya di Bekasi, segera melakukan apa yang disebut FPIC (Free, Prior, Informed and Consent).

Yang secara sederhananya adalah suatu sistem yang memfasilitasi izin sosial dari masyarakat terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Karena sejatinya pembangunan itu tidak hanya terkait dengan izin legal administrasi saja atau izin dari pemerintah, melainkan juga harus meminta izin ke masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam sejumlah aturan internasional maupun nasional yang saya sebutkan sebelumnya.

Dengan melakukan FPIC, masyarakat lebih terjamin mendapatkan hak-haknya. Budaya dan kearifan lokal akan lebih terjaga. Bagi pengusaha, tentu menjadi lebih terjamin dalam menjalankan usaha dari terjadinya konflik horizontal. Sehingga FPIC lebih cenderung win-win solution bagi semua pihak. Termasuk pemerintah di dalamnya.

Ketika pembangunan sudah tidak bisa dielakkan lagi, namun dalam prosesnya melakukan pengabaian terhadap masyarakat pribumi, hal tersebut hanya akan menimbulkan konflik dan kerentanan sosial yang semakin masif.

Masyarakat semakin termarjinalkan atas pembangunan yang semakin ramai kian hari. Jika tidak segera diatasi, siap-siap terjadinya bom waktu yang kapan saja siap dapat meledak.

Penulis: Endra Kusnawan (Penulis buku Sejarah Bekasi dan praktisi CSR)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+