Kontradiksi Pilkada: Menyoal Aturan Kampanye

Kontradiksi Pilkada: Menyoal Aturan Kampanye

Blog Single

Ayo Sukseskan Pilkada Bekasi 2017 (Sabekasi.com)

Sabekasi.com - Rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 telah dimulai. Di Kabupaten Bekasi, pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) sudah dilakukan.

Baru-baru ini, KPU Kabupaten Bekasi juga telah merilis sejumlah aturan Pilkada. Diantaranya aturan kampanye yang tertuang dalam PKPU No. 12 Tahun 2016.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam aturan tersebut. Dimana, KPU tidak hanya mengatur konten kampanye, tetapi juga mengatur jumlah dan ukuran materi kampanye Paslon, serta pembatasan iklan kampanye di media massa.

Aturan konten kampanye tentu penting. Semangat untuk melahirkan Pilkada yang berkualitas, tanpa adanya muatan SARA, menjaga kedaulatan NKRI, dan menjunjung tinggi nilai-nilai serta budaya masyarakat.

Semangat pembatasan kampanye di media massa dan media luar ruang dapat dipahami sebagai upaya untuk mereduksi besaran dana kampanye Paslon. Dengan langkah tersebut, diharapkan mampu menekan kecenderungan korupsi calon terpilih karena harus mengembalikan modal kampanye.

Pertanyaannya kemudian, apakah langkah tersebut efektif untuk pencegahan korupsi? Sebesar apa pengaruh aturan kampanye tersebut terhadap pencegahan korupsi?

Pertanyaan itu tentu hanya bisa dijawab dengan rangkaian penelitian panjang. Namun yang pasti, aturan pembatasan kampanye di media massa dan media luar ruang dengan sendirinya telah memunculkan beberapa persoalan baru.

Semangat Kedaulatan Rakyat

Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan dengan tegas bahwa Pilkada merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Artinya, Pilkada menjadi ajang bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerahnya.

Salah satu aspek penting agar masyarakat bisa memilih pemimpin terbaiknya adalah dengan memahami figur para calon pemimpinnya. Dari mulai kepribadian, visi misi, hingga rencana programnya.

Namun dengan aturan pembatasan kampanye di media massa dan media luar ruang tersebut, peluang masyarakat untuk mengenal dan memahami para calon pemimpinnya semakin kecil. Akses masyarakat terhadap informasi mengenai para calonnya semakin terbatas. 

Kedaulatan rakyat memilih sendiri pemimpinnya melalui Pilkada memang tetap terjamin. Tapi pelaksanaan kedaulatannya masih terbatas pada kebebasan memilih pemimpinnya. Sementara peluang memahami "siapa" yang harus dipilihnya tidak cukup terjamin, karena akses informasinya semakin terbatas.

Semangat Melahirkan Pemilih Rasional

Semangat melahirkan pemilih rasional terlihat pada definisi kampanye yang tertuang dalam pasal 1 ayat (15). Dimana kampanye diartikan sebagai aktivitas Paslon untuk menawarkan visi misi, program, atau informasi lainnya untuk mengenalkan atau meyakinkan pemilih.

Atas dasar itu, pemilih rasional dapat dimaknai sebagai pemilih yang membuat pilihannya berbasis visi misi dan program Paslon. Bukan karena faktor primordial atau bahkan politik uang.

Tapi dengan aturan pembatasan kampannye tersebut, peluang Paslon utuk mengenalkan dan meyakinkan pemilih semakin terbatas. Keterbatasan Paslon tersebut dengan sendirinya menjadi keterbatasan pemilih untuk mengakses informasi terkait Paslon.

Lalu, jika peluang mendapatkan informasi mengenai Paslon semakin terbatas, dengan cara apa masyarakat membuat keputusan memilih pemimpinnya? Mungkinkah aturan ini justru mereduksi peluang masyarakat memilih pemimpinnya secara rasional?

Semangat Keadilan: Paslon Sudah Populer Diuntungkan

Aturan pambatasan kampanye tersebut memang diberlakukan kepada semua Paslon, tanpa kecuali. Secara normatif, aturan tersebut memang menunjukan perlakuan yang setara terhadap Paslon.

Jika dilihat dari persepektif perlakuan KPU terhadap Paslon, aturan tersebut memang tampak berkeadilan. Setiap Paslon diberikan kesempatan yang sama dalam melaksanakan kampanye.

Persoalannya muncul ketika dilihat dari perspektif Paslon. Bagi Paslon, persolannya ada pada popularitasnya. Dimana pada saat ditetapkam sebagai Paslon, tidak semua dalam kondisi popularitas yang sama.

Padahal, popularitas penting untuk meningkatkan peluang akseptabilitas dan elektabilitas. Artinya, tidak mungkin memiliki elektabilitas tanpa memiliki popularitas. Secara sederhana, tidak mungkin dipilih jika tidak dikenal.

Bagi petahana, kondisi ini menguntungkan. Dimana dalam sejumlah survei, petahana selalu memiliki tingkat popularitas tinggi. Ini menjadi modal awal penting bagi petahana untuk meraih elektabilitas.

Berbeda dengan para calon baru. Mereka harus mengejar popularitas terlebih dahulu. Mereka dituntut untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat terlebih dulu. Sementara itu, menjadi persoalan bagi mereka ketika ada aturan yang membatasinya untuk kampanye di media massa dan media luar ruang. 

Di sini mulai terlihat bahwa tidak semua Paslon memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal publik. Karena kondisi keterkenalannya oleh publik berbeda ketika aturan ini diterapkan.

Dalam perspektif komunikasi, intensitas kampanye Paslon yang sama ketika kondisi popularitas berbeda, akan berdampak terhadap potensi keterpilihannya. Dimana calon yang popularitasnya saat ini lebih rendah, akan memiliki peluang keterpilihan lebih rendah dibandingkan dengan calon yang popularitasnya sudah tinggi.

Peran Penting KPU

Aturan dalam PKPU No. 12 Tahun 2016 tersebut secara umum dapat dilihat sebagai pelimpahan tugas Paslon kepada KPU. Dimana, KPU membiayai dan mengatur sendiri mekanisme alat peraga kampanye Paslon. Dengan demikian, KPU dituntut untuk bisa memastikan informasi mengenai Paslon dapat didistribusikan dengan baik.

Dalam aturan tersebut memang masih ada kewenangan Paslon untuk mencetak sendiri materi dan alat peraga tambahan seperti tertuang pada pasal 23, pasal 26, dan pasal 28. Namun itu pun dengan beberapa aturan lainnya tentang jumlah dan ukurannya.

Persoalan-persoalan di atas memang bisa direduksi dengan memastikan bahwa KPU bisa menjalankan perannya dengan baik. Karena dengan aturan tersebut, peran KPU dalam mengenalkan Paslon kepada masyarakat sangat strategis. Dimana kunci penyebaran informasi Paslon saat ini bukan lagi pada Paslon itu sendiri, tetapi ada pada KPU.

Ada sejumlah pertanyaan yang mungkin harus dijawab untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak merugikan Paslon dan masyarakat.

Mampukah materi kampanye yang difasilitasi KPU memastikan bahwa sebaran popularitas Paslon sama? Bisakah materi kampanye yang difasilitasi KPU memastikan bahwa pemilih Bekasi memiliki informasi setara mengenai Paslon?

Apa yang menjadi landasan KPU dalam menetapkan alat peraga yang disebar per desa dan per kecamatan dengan jumlah yang setara? Bukankah setiap desa dan setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah berbeda-beda?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin hanya sebagian kecil dari pertanyaan publik mengenai aturan kampanye tersebut. Namun dapat dipastikan bahwa pertanyaan dan wacana mengenai aturan kampanye ini penting. Dimana informasi mengenai Paslon memiliki peran penting - jika tidak menjadi kunci - dalam mempengaruhi keputusan pemilih. 

Dengan mewacanakan isu ini, diharapakan tujuan penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas bisa semakin dimungkinkan. Sehingga calon terpilih yang akan memimpin Bekasi nanti bisa semakin sesuai dengan "kehendak" masyarakatnya. (Red)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+