Fisip Unisma Gelar Seminar Nasional Reforma Agraria

Fisip Unisma Gelar Seminar Nasional Reforma Agraria

Blog Single

Seminar Nasional Reforma Agraria di Gedung I Pascasarjana Unisma Bekasi, Kamis, (18/5).

Sabekasi.com, Bekasi Timur - Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (SEMA FISIP), Universitas Islam '45' (Unisma) Bekasi, menggelar Seminar Nasional Reforma Agraria "Mewujudkan Reforma Agraria Melalui Pembagian Lahan Untuk Petani" di Gedung I Pascasarjana, Kamis, (18/5). Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan Fisip Education and Art (FEAR) ke-7.

Dalam sambutannya, Ketua FEAR, Fajar Febriyandi mengatakan, dengan adanya seminar ini, nantinya masyarakat Indonesia lebih mampu mengetahui serta menyadari permasalahan-permasalahan terkait reforma agraria. Karna menurutnya, berbicara agraria adalah berbicara wilayah identitas suatu negara.

"Identitas suatu negara kita sudah tidak jelas di mata negara negara lain. Berbicara agraria, berbicara petani. Karna kasus atau isu agraria hari ini menjadi isu hangat dan menjadi konflik berkelanjutan tidak ada penyelesaian. Bahkan ada petani yang mati tertembak untuk menuntut haknya," paparnya.

Di tempat yang sama, Wakil Rektor I, Bidang Pendidikan, Yayat Suharyat, menilai kegiatan ini merupakan upaya yang cukup baik. Karena menurutnya, mahasiswa itu tidak hanya cukup tau pada persoalan kalangan akademisi. Lebih dari itu, harus tau apa yang menjadi inti dari persoalan tersebut.

"Jangan sampai menyikapinya dengan tidak tepat. Karena kita harus mendapatkan informasi dari orang yang percaya, dari yang ahli dan menguasai di bidangnya. Seminar ini jangan hanya menjadi seremonial saja, perlu dikaji dan dianalisis dalam bidang akademis," ungkap Yayat.

Dalam pemaparannya, salah satu pembicara dari Staf Ahli Mentri Agraria, Joko Heriadi menjelaskan, di dalam nawacita ke lima dari sembilan program prioritas pemerintahan, telah jelas mendorong Land Reform (Reformasi Agria) dan program kepemilikan tanah seluas sembilan hektar.

"Skema penguasaan dan pemilikan tanah dari sembilan juta hektar kita bisa melihat, negara pemerintah menguasai kurang lebih 70%. yang dikelola kementrian agraria hanya 30 persen," terang Joko.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Uke Muhammad menyampaikan, arah kebijakan bidang pertanahan menyangkut pada empat point. Pertama, membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Kedua, reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan terakhir adalah pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanian untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertahanan.

Dalam hal ini, lanjut Uke, bertujuan dalam penataan aset dan akses penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, dikatakan Uke, sasarannya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan san pemanfaatan tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan kesenjangan petani.

Sementara, Ketua Dewan Nasional, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, mengatakan, permasalahan yang paling utama dalam reforma agraria adalah persoalan lahan pertanian yang sempit. Masalah kedua, lanjut Iwan, adalah terkait dukungan produksi pertanian pangan.

"Tanah kita sempit untuk lahan pertanian, rata-rata kepemilikan petani kecil. Selanjutnya adalah terkait dukungan produksi pertanian pangan. Seperti teknologi dan industri hilir, perbenihan dan perbibitan, infrastruktur dan sarana, sumber daya manusia, pembiayaan petani," jelas Iwan.

Bahkan dikatakan Iwan, Pasar Pertanian Nasional, impor pangan Indonesia terus meningkat. Dari 16 komponen pangan utama mengalami peningkatan impor antara 35 persen sampai 331 persen, dengan rata rata 118,3 persen dalam kurun waktu lima tahun, "Impor terbesar adalah buah buahan dan sayuran," jelasnya.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian dari pertemuan Mahasiswa Fisip DKI dan Jawa Barat. Sebelumnya, para peserta seminar juga diajak untuk mengucap Pancasila, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, serta menyebutkan Sumpah Pemuda secara bersama. (Dit)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+