Akui PPDB Online Bermasalah, Ini Evaluasi Disdik

Akui PPDB Online Bermasalah, Ini Evaluasi Disdik

Blog Single

Ilustrasi pendaftaran PPDB Online (NET)

Sabekasi.com, Bekasi Timur - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kota Bekasi yang dilaksanakan selama 27-30 Juni 2016 menyisakan sejumlah persoalan. Hal tersebut seperti dikatakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi.

"Menurut saya persoalan yang timbul ini lebih disebabkan tingkat persaingan calon siswa yang tinggi. Animo masyarakat untuk masuk sekolah negeri terus meningkat setiap tahunnya," terang Ali.

Selain itu, salah satu persoalan PPDB lain yang kini menjadi sorotan masyarakat adalah pembukaan jalur afirmasi bagi masyarakat tidak mampu. Jalur afirmasi tersebut tercatat masih menyisakan sekitar 620 bangku kosong hingga penutupan PPDB 2016, sementara masih banyak siswa tidak mampu yang belum terakomodasi di sekolah negeri.

"Tahun 2015 belum ada jalur afirmasi, baru tahun ini digelar, sehingga wajar bila masih muncul permasalahan," sambungnya.

Ditambahkan Ali, persoalan yang timbul dari jalur afirmasi itu lebih diakibatkan ketidaksesuaian jumlah riil calon siswa miskin dengan hasil pendataan Dinas Sosial sebagai acuan data PPDB. "Ada masyarakat yang menggunakan persyaratan dari kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS)," lanjutnya.

Dampak dari hal itu, sedikitnya dua orang tua siswa mengajukan pelaporan kepada Mapolresta Bekasi Kota karena anaknya tidak terakomodasi dalam jalur afirmasi. "Namun saya sudah panggil kedua orang tua tersebut dan sudah mengakomodasi anaknya masuk ke sekolah lain," kata Ali.

Ali mejelaskan, PPDB 2016 sebenarnya tidak menghasilkan bangku kosong, sebab kuota penerimaan siswa baru telah melebihi batas yang ditentukan. "Idealnya satu sekolah negeri itu menampung 32 sampai 34 siswa, tapi tahun ini rata-rata menjadi 40 sampai 44 siswa," tambahnya.

Persoalan lainnya yang juga tengah dievaluasi adalah terkait dengan sejumlah pungutan liar yang dilakukan pengelola sekolah negeri yang dianggap memberatkan orang tua. "Aturan hanya memperbolehkan SMA/SMK negeri saja yang melakukan penarikan uang pangkal (uang awal tahun), kalau SD dan SMP tidak dibolehkan, kecuali SMPN eks bertaraf internasional yakni SMPN 1 dan SMPN 5," pungkasnya. (Rsp)

Share this Post:
Twitter Facebook Google+