Jangan Khianati Warga, Demokrasi Bukan Ajang Lima Tahun Sekali

Jangan Khianati Warga, Demokrasi Bukan Ajang Lima Tahun Sekali

Ilustrasi

Kedaulatan di tangan rakyat. Konsepsi dasar demokrasi tersebut hendaknya tidak dipandang sekedar ajang lima tahunan. Demokrasi bukan semata pesta pemilihan Presiden atau Kepala Daerah yang berlangsung lima tahun sekali. 

Demokrasi bukan pula sebuah hasil, melainkan suatu proses. Suatu mekanisme yang menggerakan kehidupan berbangsa. Mekanisme yang menempatkan suara rakyat pada posisi paling tinggi dalam menentukan arah bangsa.

Demokrasi menghendaki segala kebijakan merepresentasikan kepentingan warga. Demokrasi pun tak mengizinkan kesewenangan aparat pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Karena itu, partisipasi menjadi kunci penting dalam demokrasi.

Partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan telah diatur, di antaranya, dalam Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU ini juga mengamanatkan seluruh badan publik untuk secara terbuka menginformasikan rencana kebijakan, kegiatan, program, dan anggarannya kepada publik.

Namun realitasnya, partisipasi publik saat ini cenderung masih sebatas wacana. Warga tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Aspirasi warga tidak menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Contoh baru-baru ini adalah kasus Pameran Budaya Kota Bekasi 2015. Dimana, aspirasi pelaku seni budaya Kota Bekasi tak mendapat ruang dalam menetapkan rencana program tersebut. Padahal, kemajuan seni tradisi budaya Bekasi sangat bertumpu pada mereka.

Contoh lainnya adalah kebijakan pengupahan yang tidak melibatkan buruh sebagai pihak terdampak. Isu ini menjadi penting di Bekasi. Sebagai wilayah yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi tentu dapat menjadi barometer suara buruh. Namun pemerintah Kabupaten Bekasi enggan membuka diri.

Peristiwa dan isu tersebut menjadi bukti bahwa di Bekasi partisipasi masih sebatas wacana. Padahal, partisipasi merupakan sendi demokrasi. Jika partisipasi dimatikan, itu berarti demokrasi tengah dilumpuhkan. 

Kebenaran janji kampanye diuji melalui kebijakan dan program sepanjang lima tahun. Warga akan menilai sejauh mana pemimpinmya mampu menepati janji. Ini akan jadi pertimbangan warga menentukan suaranya di pemilihan yang akan datang. Jangan khianati warga. Jangan perlakukan demokrasi sekedar pesta lima tahun sekali. (Red)

Twitter Facebook Google+

Editorial Lainnya