Disengat Tarif Listrik

Disengat Tarif Listrik

Ilustrasi (Dreamstime)

Mulai 1 Desember 2015, pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi naikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) bagi golongan rumah tangga 1300 volt ampere (VA) dan 2200 VA. Kebijakan ini juga berarti subsidi listrik untuk dua golongan tersebut ditiadakan. Imbasnya, mulai bulan ini warga di kedua golongan tersebut harus membayar lebih tinggi, 11%.

Pemerintah dan PLN mengklaim bahwa kenaikan ini seharusnya sudah diberlakukan sejak Mei silam. Namun pemerintah menundanya mengingat kondisi ekonomi sedang buruk. 

Anehnya, tingginya kenaikan hingga 11% saat ini disebutkan merupakan akumulasi dari penundaan itu. Artinya, pemerintah sekedar menunda kenaikannya, bukan mengurangi beban warganya. Karena dengan begitu, warga harus membayar kenaikan bulan-bulan sebelumnya pada bulan ini dan seterusnya.

Seperti golongan lainnya, pada kedua golongan rumah tangga ini resmi diberlakukan tariff adjusment. Apa itu tariff adjusment

Secara sederhana, tariff adjusment merupakan penyesuaian tarif listrik yang akan berlaku setiap bulan. Di mana, harga listrik bisa naik atau turun setiap bulannya. Harga listrik ini akan ditentukan berdasarkan 3 faktor, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak dunia, dan inflasi bulanan. 

Dengan mekanisme tariff adjusment ini, maka, tak ada lagi kepastian tarif listrik. Semuanya diserahkan pada kondisi pasar global. Artinya, pengelolaan listrik di Negeri ini sudah diliberalisasi atau menganut sistem ekonomi liberal.

Ada tiga persoalan yang muncul dari kebijakan ini. Pertama, liberalisasi listrik. Subsidi listrik yang diberlakukan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya didasarkan pada pertimbangan: 1) listrik adalah kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas warga; dan 2) belum semua warga memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar listrik dengan harga keekonomian. 

Pertanyaannya kemudian, apakah saat ini warga sudah dianggap mampu membayar listrik dengan harga keekonomian? Atau, apakah ada kebijakan yang mendorong kemampuan warga untuk memiliki kemampuan tersebut? Jika tidak, liberalisasi listrik saat ini hanya menjerumuskan warga ke dalam lembah kemiskinan.

Persoalan kedua, tarif listrik yang tidak pasti. Bagaimana warga memastikan bahwa biaya yang mereka bayarkan sesuai dengan 3 faktor yang sedang berlaku? Padahal, jangankan harus menghitung berapa kurs rupiah terhadap dolar, berapa harga minyak dunia, dan berapa inflasi, menghitung kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah cukup membuat warga pusing 

Pada poin ini, kebijakan tariff adjusment mengabaikan faktor kemampuan warga dalam menghitung biaya penggunaan listriknya. Sudah begitu, kebijakan ini juga tidak dibarengi dengan kebijakan atau sosialisasi bagaimana warga bisa menghitung tarif listriknya. Dengan ini, warga dipaksa percaya saja terhadap PLN mengenai biaya yang harus dibayarkannya. Ini berpotensi terjadinya kecurangan yang akan merugikan warga.

Persoalan ketiga adalah pelayanan PLN. Apakah dengan memberlakukan tarif listrik dalam harga keekonomian ini bisa meningkatkan mutu pelayanan PLN? Apakah sistem layanan pelanggannya sudah bisa profesional? Apakah penyakit byar pet PLN bisa berkurang? 

Ketiga persoalan itu sama sekali tidak menjadi isu yang tampak diupayakan oleh pemerintah dan PLN. Kebijakan menaikan tarif listrik dan perubahan mekanisme penentuan tarif listrik cenderung senyap. Tanpa sosialisasi dan kebijakan untuk memastikan kenaikan TTL atau dicabutnya subsidi listrik ini tidak menyengsarakan dan memiskinkan rakyat. (Red)

Twitter Facebook Google+

Editorial Lainnya